Komisi XI Pertanyakan Pembangunan Bandara di Kulon Progo

05-03-2013 / KOMISI XI

 

            Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta mempertanyakan kebutuhan untuk membangun bandara di Kulon Progo, DI Yogyakarta. Hatta mengkhawatirkan kepindahan bandara dari Adisutjipto, Yogyakarta ke Kulon Progo dapat menimbulkan masalah.

            “Pusat kegiatan di Provinsi Yogyakarta itu kan ada di Yogyakarta-nya. Kalau nanti dipindahkan ke Kulon Progo, akan menambah waktu tempuh atau perjalanan karena jaraknya yang cukup jauh,” ujar Hatta di Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (AP I) Persero Tommy Soetomo dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (4/3) sore.

            Ia menilai, bahwa volume penerbangan di bandara Adi Sutjipto Yogyakarta cukup padat, sedangkan bandara terdekat Adi Sumarmo di Solo cukup lenggang. Hatta mempertanyakan kenapa tidak memaksimalkan bandara yang sudah ada, tidak perlu membuat bandara yang baru. Sehingga, bandara Adi Sumarmo yang selalu merugi, dapat dimaksimalkan. Selain itu, bandara di Solo ini juga sudah termasuk bandara internasional untuk haji.

Namun, Tommy Soetomo menyatakan pihaknya tetap bersikeras meneruskan pembangunan bandara yang baru di Yogyakarta, yaitu di Kulonprogo. Lokasi tersebut dianggap sudah memenuhi studi kelayakan.

"Bandara di Yogyakarta saat ini merupakan pusat militer. Jadi, setiap ada pesawat yang ingin mendarat, biasanya selalu ada yang terganggu. Ini yang menjadi alasan sejak dua tahun lalu kami mengusulkan untuk pindah," tandas Tommy.

Saat ini, tambah Tommy, dari 13 bandara yang dikelolanya, hampir separuhnya berdiri di atas tanah bukan milik perseroan. Artinya tanah yang dipakai masih sewa dengan Pemerintah Daerah setempat. Dengan kondisi tersebut, bandara yang berada di atas tanah Pemerintah Daerah kurang bisa dikembangkan menjadi bandara yang komersial, khususnya di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, ditambah dengan kondisi di sekitar bandara yang memang padat dengan kondisi militer.

Rencananya, pembangunan bandara baru di Kulon Progo ini juga nanti akan diintegrasikan dengan jalur kereta api bandara, satu konsep dengan kereta api bandara yang ada saat ini beroperasi di Yogyakarta. Hal ini untuk mengantisipasi jarak yang jauh antara Kulon Progo dengan pusat kota Yogyakarta.

Dalam paparannya, Tommy juga menjelaskan enam bandara malah menjadi rugi. Hal ini diakibatkan karena kurangnya jumlah penumpang, yaitu kurang dari 3 juta per tahun. Kendati demikian secara keseluruhan Angkasa Pura I tetap membukukan keuntungan karena tujuh bandara lainnya mencatatkan keuntungan yang lebih besar. aba kotor yang dibukukan AP I mencapai Rp 878, 851 miliar pada 2012. Jumlah ini naik ketimbang laba kotor 2011 yang hanya sebesar Rp 656,353 miliar.

Bandara yang mengalami kerugian diantaranya; Bandara Selaparang Mataram NTB sebesar Rp 49,258 miliar, Bandara El tari, Kupang NTT Rp 7,137 miliar, Bandara Frans Kaisiepo, Biak Papua : Rp 23,805, Bandara Adisumarmo, Surakarta Jawa tengah : Rp 22,476 miliar, Bandara Pattimura, Ambon Maluku : Rp 22,874 miliar, dan Bandara Sam Ratulagi, Manado Sulawesi Utara : Rp 3,852 milar. (sf)

BERITA TERKAIT
Fathi: Transformasi Pembayaran Pensiun Diharapkan Beri Manfaat Lebih Bagi ASN
06-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mempertanyakan rencana transformasi proses pembayaran manfaat pensiun dari Taspen dan Asabri...
Komisi XI Setujui Realokasi & Refocusing Anggaran BS LPS, Demi Penguatan Fungsi Supervisi
03-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS), Komisi...
Komisi XI Dukung Evaluasi Program Strategis Nasional, Dorong Peran Swasta
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan perlunya evaluasi terhadap Program Strategis Nasional (PSN)...
Komisi XI Dukung Efisiensi Anggaran APBN, Maksimalkan Ruang Fiskal
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, karawang - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kewajiban bagi pemerintah...